Laporan Persidangan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup a.n. Terdakwa Drs. RUSMAN YUL ANWAR, M.Pd. di Pengadilan Negeri Padang

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 10.30 WIB di Pengadilan Negeri Padang dilaksanakan persidangan perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Nomor : 642/Pid.Sus/LH/2019/PN.Pdg a.n. Terdakwa Drs. RUSMAN YUL ANWAR, M.Pd. dengan Dakwaan Kesatu Pasal 98 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kedua Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan Agenda Eksepsi/Keberatan atas Surat Dakwaan.

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara tersebut diketuai oleh Hakim Ketua DR. Gutiarso, S.H., M.H, dengan Hakim Anggota I Khairulludin, S.H., M.H. dan Hakim Anggota II Agus Komarudin, S.H., M.H.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang hadir dalam persidangan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Fadlul Azmi (Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sumbar), Sdr. Christian Erry W. M. (Kasi Pidum Kejari Pessel) dan Sdri. Monica Sevi (Kasubsi Eksekusi & Eksaminasi Kejari Pessel).
Bahwa dalam melaksanakan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Sutomo & Rekan.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Eksepsi/Keberatan atas Surat Dakwaan. No. Reg. Perkara : PDM-43/PAINAN/Eku.2/08/2019.
Bahwa dalam Eksepsinya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pokok-pokok alasan keberatan sebagai berikut :
1. Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima, dengan alasan :
a. Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum ( _unprosedural_ );
b. Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan prematur;

2. Dakwaan Batal Demi Hukum, dengan alasan :
a. Penuntut Umum tidak cermat terapkan pasal pidana dalm surat dakwaan _a quo_;
b. Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun bentuk surat dakwaan dengan tidak menyebutkan pihak penyertaan;
c. Penuntut Umum tidak lengkap menyusun dakwaannya dengan tidak menyebutkan tentang kerugian dalam surat dakwaannya;
d. Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam uraian dakwaan mengenai cara tindak pidana dilakukan.

Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan sela dengan *amar* sebagai berikut :
1. Menerima Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum sesuai Pasal 143 ayat(3) KUHAP; atau setidaknya;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Bahwa sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 guna memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Pendapat atas Keberatan/Eksepsi.

Bahwa pengunjung sidang yang hadir dalam perkara tersebut berjumlah ±39 (kurang lebih tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari Keluarga & Kerabat Terdakwa, Kolega Terdakwa, Pendukung Terdakwa, Wartawan, Calon Hakim pada PN Padang, dll.
Bahwa persidangan selesai pada pukul 11.30 WIB. (*)

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *