Laporan Hasil FGD “Corruption Impact Assessment Di Sumatera Barat – Sebuah Kajian Untuk Kejaksaan Lebih Baik”

Hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 bertempat di Aula Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

A. Panitia
Jajaran Bidang Pidsus Kejati Sumbar ;
1. Aspidsus Kejati Sumbar selaku Pembina
2. Dr. Andre Abraham, SH.MH.LLM selaku Ketua Pelaksana
3. Oktaviandri, SH selaku Sekretaris
4. Febru Mahdi, SH. MM selaku Ketua Tim Perumus
5. Derliana Sari, SH. MH sbg Anggota Tim Perumus
6. Helmi Kurniawan Badar, SH. MM sbg Anggota
7. Dodi Arifin, SH sbg Anggota
8. Irisa Nadeja, SH. MH sbg Anggota
9. Rila Engla sbg Notulen.

B. Nara Sumber ;
1). Prima ldwan Mariza, SH. MHum (Aspidsus Kejati Sumbar)
2). DR. Busyra Azheri, SH.
3). DR. Yoserwan, SH. MH (Pakar Hukum Pidana Fak.Hukum Unand)
4). DR. Fitriati, SH. MH (Pakar Hukum Unes)
5). DR. Helmi Chandra, SH. LLM (Pakar Hukum Pidana Fak.Hukum Bung Hatta)

C. Peserta :
Seluruh Kajari, Asisten, Koordinator, Kasi Pidsus, Kacabjari seSumbar, Ka PN & Hakim Tipikor PN Padang, Penyidik Polda, KaLapas, Bea Cukai, Peradi, PBHI, LBH Padang, KNPI, Inspektorat Prov Sumbar.

D. Hasil Kajian
Kegiatan awalnya dimulai beberapa bulan lalu (Pertengahan Tahin 2018) dg metode penelitian dan studi kasus dg meminta pendapat kepada beberapa responden melalui kuisioner tentang Kinerja Penegakan Hukum, Khususnya Tindak Pidana Korupsi oleh jajaran Pidana Khusus di Lingkungan Wilayah Hukum Kejati Sumbar, yaitu dg menyebar 100 kuisioner kepada responden (Hakim Tipikor PN Padang, Penyidik Polda Sumbar, Fak Hukum Unand, Bung Hatta & Univ.Ekasakti, Peradi, PBHI, LBH Padang, Lapas Klas IA Padang, Bea Cukai, Inspektorat Sumbar.

Dari hasil kuisioner yg dikembalikan oleh 93 responden, pada umumnya mengapresiasi kinerja pidsus kejaksaan dlm pemberantasan korupsi, dan beberapa responden berpendapat bahwa masih tingginya indeks korupsi khususnya di sumatera barat disebabkan karna kurangnya pengawasan, shg perlu dilakulan pengawasan intern terhdap setiap instansi.
Dan juga perlu diberikan efek jera kpd pelaku dg memberi hukuman secara maksimal berupa pidana badan dan tuntitan uang pengganti melalui dg menyita harta para pelaku.
Selain itu perlu juga diberikan sanksi sosial berupa pengumuman melalui media, dan diberi tugas sbg pekerja sosial.

Sebagai tindak lanjut dari hasil kuisioner tersebut, kemudian dilakukan suatu kajian dan hipotesa tentang faktor penyebab terjadinya korupsi, khususnya di Sumatera Barat, tentang indikator keberhasilan dan kendala penanganan korupsi oleh Kejaksaan, serta bagaimana upaya penindakan dan pencegahan terjadinya korupsi.

E. Poin Penyampaian Materi Oleh Narasumber;

1). Aspidsus ;
Penanganan Tipikor oleh Kejaksaan saat ini dilakukan secara cerdas yg lebih mengedepankan upaya penyelamatan pengembalian kerugian keuangam negara, dan fokus pada perkara2 Big Fish (baik dari pelakunya, nilai kerugian negara), dan dilakulan secara tuntas.
2). Dr. Yoserwan, SH.MH
Optimalisasi fungsi Kejaksaan dlm penyelamatan keuangan negara dalam tipikor, perlu penajaman pd fungsi penyelamatan keuangam negara. Implementasi fungsi kejaksaan dapat dilakukan dari beberapa aspek, yaitu :
Preemtif yaitu perbaikan kedalam, peningkatan SDM dan Integritas.
Preventif; Sosialisasi edukasi, monitoring, supervisi, pengawasan (TP4 P/D).
Represif: peningkatan mutu Lid, Dik, Tut & Eksekusi.

3). Dr. Busra Azheri
Dinamika yg dicermati kedepan ialah korporasi sbg subjek hukum tipikor, termasuk pihak swasta.
Penegakan hukum thd korporasi diberlakukan secara diskriminasi baik berdasarkan status sosial dan latar belakang politik pelaku.

4. Dr. Fitriati, SH. MH
Paradigma penegak hukum harus dirumah, beban penegakan hukum tdk lagi dg penegak hukum (Kejaksaan), tetapi ada pd masyarakat. Yg harus digali ialah nilai kearifan lokal, misalnya sanksi sosial lbh efektif dlm pemberantasan korupsi.

5. Dr. Helmi Chandra, SH. MH
Urgensi dari CIA adalah perbaikan regulasi, perbaikan institusi, serta fokus pada upaya penyelamatan asset/keuangan negara.

F. Hasil Kajian & Rekomendasi Sementara Peserta FGD ;

1. Faktor Penyebab terjadinya tipikor, khususnya di Sumbar masih di dominasi karna kurangnya pemahaman (Corruption by Greeds) dari penyelenggara kegiatan (ASN : KPA, PPK, PPTK, Panitia) thd regulasi yg ada, serta kurangnya pengawasan dari Pengawas Internal (APIP).
Adanya persekongkolan, dan pengaturan proyek oleh oknum ASN dg Pengusaha, masyarakat untuk mendapat keuntungan (Corruption by Needs).

2. Dalam menjalankan fungsi Kejaksaksaan, selain sebagai dominus litis dibidang penuntutan tindak pidana, khususnya Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan perlu melakukan beberapa langkah2 :
a). Preemtif;
Dimulai dari internal, peningkatan SDM, dan Integritas);
b). Melakukan Sosialisasi & edukasi kpd masyarakat dan ASN, monitoring berkala, supervisi, pendampingan & pengawalan (TP4) proyek strategis pemerintah pusat dan daerah.

b). Represif :
Memaksimalkan fungsi Lid, Dik, Tut, dan Eksekusi, dan yang terpenting bagaimana upaya penyelamatan/pemulihan kerugian keuangam negara.

3. Secara umum strategi penanganan Tipikor dapat dilakukan pendekatan penangangan korupsi secara totalitas dg mengkaji dari segala sisi/faktor penyebab dan dampak korupsi, serta mentalitas, moralitas & kemampuan (SDM) penegak hukum dlm menghadapi prilaku para pelaku korupsi.
Hendaknya aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan jangan hanya menjadikan langkah penindakan sbg barometer keberhasilan pemberantasan korupsi, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana upaya pencegahan.

4. Melalui forum FGD ini akan didapat hasil kajian dan urgensi dari CIA ini, yaitu :

1). Inti dari CIA ini adalah wujud dari semangat Kejaksaan untuk melakukan perubahan yg selama ini lebih pada upaya penindakan (represif) dg memenjarakan para pelaku korupsi, shg harus berobah pada upaya pencegahan (preventif) yg lebih humanis yaitu dg mewujudkan zona integritas kejaksaan menjadi WBK & WBBM, serta meningkatkan fungsi TP4 dg memberikan pendampingan kepada instansi pemerintah dlm mewujudkan pembangunan daerah.

2. Dalam melakukan fungsi penindakan (represif), kejaksaan akan lebih konsen pada kasus2 besar (Big Fish) yang disertai dengan upaya penyelamatan/pemulihan thd kerugian keuangan negara.

3. Lakukan perbaikan regulasi ; karna masih adanya tumpang tindih antara beberapa aturan dg aturan lain terhadap suatu ketentuan hukum, sehingga perlu dilakukan suatu kajian tentang permasalahan hukum yg ada.

4. Terapkan Sanksi Sosial (pengumuman melalui media massa, atau sebagai pekerja sosial) sbg pidana tambahan tanpa mengurangi sanksi pidana pokok kepada para pelaku. (*)

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *